Pada awal 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan pengendalian inflasi sebagai salah satu agenda prioritas yang harus diselesaikan. Inflasi yang stabil dan terjaga pada kisaran sasaran inflasi yang telah ditetapkan menjadi kondisi yang ideal bagi perekonomian.
Pada Oktober 2023, Inflasi Indonesia telah bergerak pada kisaran sasaran inflasi yang ditargetkan yaitu 3±1% year on year. Berbagai respon kebijakan telah dirancang untuk menjaga inflasi, seperti sinergi antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor riil. Selain itu, mitigasi dan langkah kebijakan telah dirancang untuk menjaga stabilitas harga hingga ke level daerah.
Dalam koridor kebijakan fiskal, APBN memiliki fungsi stabilisasi yaitu berperan sebagai shock absorber terhadap gejolak dalam perekonomian. Pemerintah dan Bank Indonesia terus bersinergi dalam menciptakan strategi jangka pendek dan panjang untuk mencapai target keseimbangan fiskal.
Selengkapnya tentang pentingnya keseimbangan fiskal, stabilitas keuangan, dan pertumbuhan ekonomi akan dibahas dalam artikel ini.
TSCP: Kerjasama Ekonomi dan Governance di Uni Eropa
TSCP (Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union) adalah perjanjian antar-pemerintah yang diperkenalkan sebagai versi yang lebih ketat dari Pact Stabilitas dan Pertumbuhan. Perjanjian ini ditandatangani oleh semua negara anggota Uni Eropa, kecuali Republik Ceko dan Britania Raya. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kerjasama ekonomi yang lebih erat di Eropa. TSCP berlaku untuk 22 negara anggota yang terdiri dari negara-negara yang menggunakan mata uang Euro dan beberapa negara lain yang memilih untuk bergabung.
Dalam TSCP, negara anggota diwajibkan untuk mengadopsi kerangka peraturan keuangan yang seimbang dan mengatur mekanisme perbaikan otomatis untuk mengatasi potensi perbedaan signifikan. Perjanjian ini juga menetapkan batasan defisit anggaran dan defisit struktural yang diizinkan bagi negara anggota. Dengan adanya TSCP, diharapkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan fiskal di negara-negara anggota Uni Eropa, sehingga dapat mencegah krisis keuangan yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi Eropa secara keseluruhan.
Poin-poin penting tentang TSCP:
- TSCP adalah perjanjian antar-pemerintah di Uni Eropa tentang keseimbangan fiskal dan kerjasama ekonomi.
- Perjanjian ini berlaku untuk 22 negara anggota Uni Eropa yang menggunakan mata uang Euro.
- TSCP menetapkan kerangka peraturan keuangan yang seimbang dan mekanisme perbaikan otomatis.
- Perjanjian ini juga mengatur batasan defisit anggaran dan defisit struktural yang diizinkan.
TSCP merupakan langkah awal dari kerjasama ekonomi yang lebih erat di Eropa. Melalui perjanjian ini, diharapkan anggota Uni Eropa dapat memperkuat stabilitas keuangan, meningkatkan koordinasi kebijakan fiskal, dan mengatasi perbedaan yang signifikan antara negara anggota.
Dengan adanya TSCP, Uni Eropa mengambil langkah konkret untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi kerjasama ekonomi dan governance. Melalui perjanjian ini, negara anggota diharapkan dapat mencapai keseimbangan fiskal yang lebih baik dan meningkatkan koordinasi kebijakan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Eropa.
Sumber gambar:
Kesimpulan
Keseimbangan fiskal, stabilitas keuangan, dan pertumbuhan ekonomi adalah tiga elemen penting yang saling terkait dalam membangun perekonomian yang kuat. Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga keseimbangan fiskal dengan mengendalikan inflasi dan memastikan sinergi antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor riil.
Kebijakan APBN juga berperan sebagai shock absorber dalam menghadapi gejolak ekonomi. Semua ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas keuangan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sementara itu, di tingkat internasional, kerjasama ekonomi dan perjanjian seperti TSCP menjadi langkah-langkah penting untuk menciptakan keseimbangan fiskal secara lebih luas. Inisiatif ini mendorong negara-negara di Uni Eropa untuk mengadopsi kerangka peraturan keuangan yang seimbang dan membatasi defisit anggaran yang diizinkan.
Secara keseluruhan, mencapai keseimbangan fiskal adalah salah satu langkah krusial dalam menciptakan stabilitas keuangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia, untuk terus berkomitmen dalam mengambil kebijakan yang mendukung keseimbangan fiskal demi mencapai tujuan tersebut.
FAQ
Apa yang dimaksud dengan keseimbangan fiskal?
Keseimbangan fiskal adalah kondisi di mana pendapatan dan pengeluaran pemerintah seimbang, sehingga tidak ada defisit anggaran atau surplus yang berlebihan. Hal ini penting untuk menciptakan stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Bagaimana pengendalian inflasi dapat menciptakan keseimbangan fiskal?
Pengendalian inflasi penting dalam menciptakan keseimbangan fiskal, karena inflasi yang stabil dan terjaga pada kisaran yang ditargetkan dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Ini dapat dicapai melalui sinergi antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor riil dalam merancang kebijakan yang tepat.
Apa peran APBN dalam menciptakan keseimbangan fiskal?
APBN memiliki fungsi stabilisasi dalam menciptakan keseimbangan fiskal. APBN berperan sebagai shock absorber terhadap gejolak dalam perekonomian, dengan mengatur pendapatan dan pengeluaran publik secara bijaksana. Hal ini membantu menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Apa yang dimaksud dengan TSCP?
TSCP (Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union) adalah perjanjian antar-pemerintah di Uni Eropa yang bertujuan untuk menciptakan kerjasama ekonomi yang lebih erat. Perjanjian ini mengatur kerangka peraturan keuangan yang seimbang dan mekanisme perbaikan otomatis untuk mengatasi perbedaan signifikan antara negara anggota.
Apa manfaat dari kerjasama ekonomi melalui perjanjian seperti TSCP?
Perjanjian seperti TSCP membantu menciptakan stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat internasional. Dengan adanya kerangka peraturan yang seimbang, negara anggota dapat bekerja sama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan fiskal, serta memperkuat kerjasama ekonomi di Eropa.
